Feeds:
Pos
Komentar

GOLPUT: Fenomena Pengabaian Hak Konstitusional Warga atau ?

Pendahuluan

Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim[1] secara tegas pernah mengungkapkan bahwa dalam paham ke­daulatan rakyat (democracy) rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah pula yang menentukan tujuan yang hendak di­capai oleh negara dan pemerintahannya itu.

Dalam praktiknya, yang secara teknis menjalankan kedaulatan rakyat adalah pemerintahan eksekutif yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen.[2] Perwakilan rakyat tersebutlah yang bertindak untuk dan atas nama rakyat, yang secara politik menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun pendek.

Agar para wakil rakyat tersebut dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat harus ditentukan sendiri oleh rakyat. Mekanismenya melalui pemilihan umum (general election). Dengan demikian, pemilihan umum (general election) Secara umum tujuan pemilihan umum itu adalah:

a. memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib.

b. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

c. Dalam rangka melaksanakan hak-hak azasi warga Negara.

Keturutsertaan[3] warga dalam pemilihan umum (general elections) merupakan ekspresi dari ikhtiar melaksanakan kedaulatan rakyat serta dalam rangka melaksanakan hak-hak azasi warga negara. Akan tetapi dalam konteks pemilihan umum, terdapat sejumlah varian warga yang memiliki pandangan tersendiri untuk tidak menggunakan hak pilihnya (atau yang kerap disebut Golongan Putih (Golput). Secara aksiologis golput secara umum dipandang sebagai suatu sikap untuk tidak mengikuti proses pemilihan umum atau bersikap tidak mau memilih atau tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam acara pemilihan.

Pada dasarnya Golongan Putih (Golput) adalah fenomena klasik dari suatu kegiatan pemilihan umum, baik dalam konteks nasional, maupun dalam konteks lokal (pilkada) . Lantas, jika angka rata-rata Golput dari setiap kali pemilihan umum meningkat signifikan, mengapa kita harus terus menerus mempertanyakannya, mengapa angkanya yang menjadi pusat perhatian. Mengapa bukannya sebab sampai warga menjadi Golput yang dijadikan sumber analisa atau mengapa sebabnya warga lebih memilih golput ketimbang menggunakan hak politiknya.

Golput, Fenomena Riel Yang Kerap Dicaci

Dalam terminologi ilmu politik, golput seringkali disebut dengan non-voter. Terminologi ini menunjukkan besaran angka yang dihasilkan dalam event pemilu di luar voter turn out. Fenomena voter dan non-voter ini menjadi focus utama studi voting behavior yang berkembang dalam ilmu politik.

Ada beberapa kategori para pemilih yang tidak menggunakan hak pilih (non-voters). Menurut Louis De Sipio, Natalie Masuoka dan Christopher Stout kategori non-voter meliputi:

Registered Not Voted : yaitu kalangan warga Negara yang memiliki hak pilih dan telah terdaftar namun tidak menggunakan hak pilih.

Citizen-not Registered : yaitu kalangan warga Negara yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak pilih.

Non-Citizen : Mereka yang dianggap bukan warga negara (penduduk suatu daerah) sehingga tidakmemiliki hak pilih.[4]

Hasil pemilihan Kepala Daerah di beberapa daerah baik Propinsi maupun Kabupaten di Indonesia kerap ditandai dengan tingginya angka pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya—sering disebut sebagai golput. Jika dibuat rata-rata, tingkat golput selama pelaksanaan Pilkada mencapai angka 27.9%.[5]

Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tersebut kerap dianggap sebagai warga yang tidak sadar atas perbuatannya, warga yang tidak peduli dengan demokratisasi, bahkan dianggap warga yang tidak bernalar budi.

Padahal sejatinya, merujuk pada hasil riset yang dilakukan oleh Lingkaran Suvey Indonesia (LSI), diketahui bahwa sebenarnya terdapat paling tidak, tiga alasan bagi seorang pemilih yang akhirnya menyebabkan dia memutuskan untuk tidak mempergunakan hak konstitusionalnya sebagai seorang warga negara dalam berbagai proses eleksi kepemimpinan bertajuk pemilihan kepala daerah, yaitu:

Pertama, alasan administratif, seperti tidak mendapat surat undangan, atau belum memperoleh kartu pemilih.

Kedua, alasan individual atau teknis, seperti sedang bekerja, ada keperluan pribadi di saat hari pemilihan.

Ketiga, alasan politis, yakni menganggap Pilkada tidak ada gunanya dalam meningkatkan kehidupan lebih baik.

Data yang dikemukakan berdasarkan riset yang dilakukan Lingkaran Survey Indonesia tersebut tegas dan terang menunjukkan, alasan yang sifatnya administratif dan teknis/individual dari seorang warga negaralah yang menjadi sebab utama, akhirnya seseorang tidak ikut dalam kegiatan pemilihan pemimpinnya. Klaim bahwa seseorang memilih golput sebagai bentuk protes terhadap penyelenggaraan Pilkada, ternyata tidaklah sebesar yang diduga selama ini.

Aksi yang dilakukan oleh komunitas Golput untuk tidak menggunakan hak pilihnya bermacam-macam. Misalnya dengan bersikap tidak mau datang atau menghadiri ke tempat pemungutan suara, ada juga yang merusak surat suara dengan memilih lebih dari satu, atau datang ke tempat pemungutan mengambil kertas suara namun tidak memilih salah satunya.

Walupun demikian, sebagian kalangan tetap memahami fenomena Golput dalam sudut pandang yang baik. Hal tersebut sejalan dengan stimulasi peningkatan perolehan suara Golput dalam setiap pemilihan umum:

Pertama, Golput merupakan ciri menarik dari perangkat asas pemilu yang bebas. Artinya warga memilih untuk tidak memilih. Ini merupakan sisi gelap dari demokrasi, tetapi serentak itu pula ada kesadaran politis pada warga yang kritis, lebih tanggap, tanpa represi dan merdeka;

Kedua, boleh jadi Golput merupakan ungkapan kesadaran politis atau partisipasi politis warga yang sadar, cerdas dan bertanggungjawab. Sederhanya, lebih baik tidak memilih daripada memilih jika tidak sesuai dengan kehendak hati nurani;[6]

Ketiga, merupakan catatan bagi setiap calon pemimpin dan juga setiap partai pengusung bahwa fenomena Golput harus ditelaah secara kritis. Mengapa, sebab bisa jadi Golput merupakan ungkapan keenggapan politik warga dalam berpartisipasi aktif. Keengganan itu sebagai ungkapan ketidakpuasaan atas citra politik calon pemimpin atau partai pengusung yang tidak memadai bahkan buruk.

Inilah tiga alasan utama yang perlu dianalisa lebih lanjut, mengapa justru Golput menjadi gelombang yang makin signifikan, sementara berbagai himbauan sudah diberikan sebelumnya. lantaran itu mengapa para ahli belum juga sependapat untuk tegas menyatakan bahwa golput juga merupakan bentuk partisipasi politik warga.

Dan mengapa justru Warga pemilih Golput yang harus menanggung kesalahannya, dicaci, tetapi tetap tak dihargai?

***


[1] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, cet.ke-5, Jakarta, 1983. hal.328.

[2] Di Indonesia lembaga parlemen disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk tingkat pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Propinsi Kabupaten/Kota).

[3] Beberapa kalangan menganggap makna keturutsertaan setara dan sejiwa dengan makna kata partisipasi atau keterlibatan warga.

[4] Lihat Golput Dalam Pilkada, Kajian Bulanan, Edisi 05 September 2007. Lingkaran Survey Indonesia (LSI) Campaign, Political and Business Consultan, lebih jelas lihat http://www.lsi.co.id. (akses 25 Juli 2008)

[5] Lingkaran Survey Indonesia (LSI) Ibid

[6] Lihat http://www.tempointeraktif.com/ang/min/02/08/nas3b.html. Kali Ini Mahasiswa UI Bersuara: 48,7 Persen Akan Golput (akses 25 Juli 2008)

kata sang bijak…..

“…Saya adalah seorang Profesor Hukum, tapi banyak hukum di negeri ini yang tidak saya ketahui betul……….. tetapi toch peraturan itu tetap juga berlaku pada diri saya, karena peraturan-peraturan itu merupakan hukum dalam negara saya…..” (Prof Hazairin)

Pembangkangan Sipil

Pembangkangan Sipil Sebagai Refleksi Gagasan Partisipasi

Secara leksikal partisipasi diartikan dengan keturutsertaan dalam suatu kegiatan.[1] Secara Normatif,[2] peluang keturutsertaan masyarakat atau juga dapat disebut dengan partisipasi diakui eksistensinya sebagai hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara. Pada masyarakat modern ruang partisipasi makin meluas, bahkan menjadi bagian dari partisipasi warga dalam kehidupan bernegara atau disebut partisipasi politik warga.[3]

Istilah civil disobedience (pembangkangan warga), awalnya berarti ketidaktaatan warga kepada negara. Gerakan ini sudah lama berlangsung, tetapi sebagai konsep gerakan dan perumusannya relatif baru.

Didalam organisasi kenegaraan yang menganut sistem demokrasi[4] terdapat berbagai variasi interaksi antara revolusi sosial dengan perubahan hukum. Perangsangnya dapat datang dari berbagai sumber sehingga dapat memperlihatkan bentuk tekanan yang terjadi secara perlahan-lahan mengenai pola-pola perubahan dan norma-norma kehidupan sosial. Terbangunnya gap (jurang pemisah) antara fakta-fakta sosial dengan fakta-fakta memaksa kemungkinan timbulnya tuntutan keras yang datang secara mendadak untuk mengubah kondisi negara sesegera mungkin.

Untuk mengetahui ada tidaknya serta berjalan atau tidaknya asas demokrasi dalam suatu pemerintahan menurut Afan Gaffar (1999;7) secara empirik harus dilihat dari berbagai indikator, antara lain: Pertama, Accountability (Akuntabilitas), Kedua, ada kepastian mengenai rotasi kekuasaan berdasarkan mekanisme demokratis. Ketiga, adanya rekruitmen politik yang terbuka; Keempat, Pemilihan Umum Kelima, keharusan publik menerima dan menikmati hak-hak dasar.

Tuntutan-tuntutan perubahan dapat dilakukan terhadap suatu produk hukum yang tengah dioperasionalkan pada periode tertentu. Kondisi yang akhirnya berdampak pada tidak berjalannya tertib hukum bagi suatu komunitas masyarakat tertentu. Seorang penulis (Zinnin)[5] bahkan mengatakan “pembangkangan terhadap hukum sebagai pelanggaran secara disengaja terhadap hukum untuk tujuan sosial yang vital[6]. Agar peraturan dapat berfungsi hendaknya dikembalikan pada 4 faktor, yaitu:

1.Peraturan itu sendiri artinya undang-undangnya harus direncanakan dengan baik yaitu kaidah-kaidah yang bekerja mematoki tingkah laku harus ditulis dengan jelas dan dapat difahami dengan penuh kepastian. Sehingga ketaatan atau tidaknya warga negara pada hukum itu dapat disidik dan dilihat dengan mudah.[7]

2.Petugas yang menerapkan peraturan harus menunaikan tugasnya dengan baik dan mengumumkan secara luas.

3.Fasilitas yang ada diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan hukum.

4.Warga masyarakat yang menjadi sasaran peraturan tersebut, bertindak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Untuk meyakinkan persyaratan diatas maka sangat tergantung pada tiga variabel pengaruh, yaitu apakah normanya telah disampaikan, apakah normanya serasi dengan tujuan yang ditetapkan bagi posisi itu dan apakah si pemegang peran digerakkan oleh motivasi yang menyimpang.[8]

Penyimpangan dirumuskan sebagai tingkah laku pemegang peran yang melanggar peraturan suatu aturan hukum yang sesungguhnya telah dibuat untuk ditaati olehnya. Teori penyimpangan mengajarkan bahwa para pemegang peran itu dapat mempunyai motivasi, baik yang berkehendak untuk menyesuaikan diri dengan keharusan norma (motivasi untuk conform dan motivasi untuk non conform). Akhirnya hubungan fungsional yang terjadi diantara sistem hukum dengan tujuan pembangunan maka dapat dihipotesakan beberapa hal di sebagai berikut:

1. Sistem hukum yang efektif mempermudah pelaksanaan proses pembangunan.

2. Tiadanya sistem hukum yang efektif akan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan.

Pola perilaku manusia dalam suatu komunitas masyarakat diharapkan mampu mematuhi berbagai ketentuan hukum seandainya aturan-aturan memenuhi beberapa pra syarat antara lain:

1. Makna serta isi peraturan harus mudah dipahami.

2. Isi peraturan hukum itu harus diketahui oleh masyarakat luas.

3. Adanya kesadaran para aparat pelaksana untuk melibatkan diri dalam usaha menanamkan isi peraturan.

4. Adanya partisipasi warga masyarakat didalam proses menanamkan isi atau makna peraturan.

5. Mekanisme penyelesaian sengketa hendaknya mudah dimasuki dan dilakukan oleh warga masyarakat dan harus efektif.

6. Warga masyarakat hendaknya beranggapan peraturan itu mempunyai daya berlaku efektif.

7. Agar peraturan itu dapat menjalankan fungsinya, maka persyaratan seperti personal, dana, resources dan sebagainya hendaknya dilengkapi.[9]

***


[1] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ed III, Cet 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 2001). Hlm 831

[2] Indonesia, Undang-undang, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Nomor 28, LN No. 75 tahun1999, TLN No. 3851, Pasal 3, Pasal 8 juncto Pasal 9 ayat (1-4).

[3] Hubungan antara hukum tata negara (HTN) dan Ilmu Politik menurut Barent sebagai dikutip Moh Kusnardi diumpamakan HTN sebagai kerangka manusia sedangkan ilmu politik merupakan daging yang ada di sekitarnya. Artinya peristiwa-peristiwa politik merupakan kajian dalam bidang HTN terutama aspek yuridis dari suatu peristiwa politik yang menyangkut kenyataan dan fakta hidup bernegara. Lebih jelas lihat Armen Yaser, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (B.Lampung: FH UNILA, 1998) Hlm. 5-6

[4] Sistem Demokrasi mengandung sedikitnya nilai-nilai pokok seperti partisipasi publik, akuntabilitas publik dan kontrol publik terhadap kekuasaan yang dijalankan.

[5] Prof. Zinnin dianggap sebagai salah satu penulis radikal di bidang ilmu hukum

[6] Sudjono Dirdjosisworo. Ibid. Hal 73

[7] C.B. Howard & R.B. Muners, Law Its Nature and Limits. (New Jersey: Prentice Hall, 1965). Hal. 46 – 47.

[8] Robert B. Seidman, loc.Cit.

[9] Persyaratan agar peraturan perundang-undangan ditaati oleh warga masyarakat juga diangkat oleh Lon L. Fuller, dalam The Morality of Law, New Haven.Conn. (Yale University Press:971), hal. 39–91. Bandingkan pula dengan Clarence J. Dias dalam Research on Legal Services and Proverty: It Relevance to the Design of Legal Services Programs in Developing Countries, (Washington University Law Quartely:1975, No.1), hal 147–163, berikut C.G. Howard & R.B. Mumners, Law: Its Nature and Limits, (New Jersey: Prentice Hall, 1965), hal. 46– 47.

PARTISIPASI KRITIS WARGA

Hukum merupakan refleksi atas dinamika peradaban manusia. Hukum hadir untuk menata pergaulan hidup antar dan diantara warganya. Hukum merupakan rangkaian norma yang mengarahkan pencapaian keadaan tertentu dengan mengatur tindakan serta perilaku manusia secara sadar.

Hukum yang baik senantiasa sesuai dan sejalan dengan aspirasi warganya. Akan tetapi, selama beberapa kurun waktu, Pemerintah Indonesia menganggap hukum sebatas serangkaian aturan mengikat dalam bentuk teks tertulis yang lahir berdasarkan mekanisme dan kewenangan formal lembaga-lembaga negara. Akibatnya, beberapa kali terjadi ledakan protes warga menuntut produk hukum yang dihasilkan diubah atau dibatalkan keberlakuannya.

Tesis ini berupaya menelusuri latar belakang lahirnya sikap kritis warga terhadap hadirnya berbagai produk hukum dari pemerintah yang meniadakan partisipasi warganya. Pembahasan dan analisa tidak dilakukan sebatas merujuk pada peraturan hukum positif, sehingga jenis penelitian tergolong yuridis sosiologis. Data yang terhimpun diolah secara sistematis, dianalisis secara kualitatif, kemudian diuraikan secara deskriptif.

Berdasarkan penelitian terungkap adanya relasionalitas antara ketidakefektifan suatu produk hukum, misalnya undang-undang sebagai akibat ketidakpatuhan warga. Fenomena tersebut muncul karena dalam penyusunan undang-undang, pemerintah menihilkan peran partisipasi warga. Seharusnya rakyatlah pembentuk hukum yang utama, maka tepat jika rakyat diberi ruang berpartisipasi dalam setiap perumusan produk hukum di Indonesia. Bila tidak, maka wajar jika Rakyat Indonesia bertindak kritis memperjuangkan hak keterlibatannya dalam perumusan produk hukum.
Partisipasi kritis warga sangat ditentukan oleh akses berpartisipasi termasuk terpenuhinya hak informasi dan terbukanya ruang bagi warga untuk turut dalam penyelesaian sengketa pasca operasionalisasi suatu produk hukum. Sikap kritis secara obyektif akan berimplikasi terhadap daya ikat dan keberlakuan produk hukum. Semoga pada masa akan datang, setiap perumusan dan penyusunan undang-undang di Indonesia senantiasa diawali dengan komunikasi timbal balik, antara eksekutif (pemerintah) dan legislatif sebagai drafter dengan rakyat sebagai warga negara yang sejatinya adalah pemilik kedaulatan.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!